Apakareba: Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menguraikan alasan dipangkasnya masa karantina pelaku perjalanan internasional. Pemerintah telah menambah syarat exit dan entry test covid-19 sebelum memperpendek masa karantina dari delapan menjadi lima hari.
"Secara saintifik, penambahan exit dan entry test dapat menurunkan peluang penularan pascakarantina selama lima hari," kata Wiku melalui keterangan tertulis, Jumat, 15 Oktober 2021.
Dilansir dari Medcom.id, Wiku menyebut masa karantina selama lima hari akan efektif jika menerapkan enam kebijakan, di antaranya:
-
Mewajibkan pelaku perjalanan internasional menjalani karantina
-
Pelaku perjalanan internasional menerapkan protokol kesehatan selama karantina
-
Pemerintah daerah menyediakan daftar rujukan fasilitas karantina
-
Pemerintah menyediakan alat uji diagnostik yang akurat
-
Pemerintah meningkatkan upaya penelusuran kontak erat
-
Pemerintah daerah memastikan cakupan vaksinasi terpenuhi
Dari perspektif kesehatan, Wiku menyebut kondisi covid-19 di Indonesia terkendali. Hal ini dibuktikan dengan transmisi virus di komunitas tergolong rendah yaitu 3,01 kasus per 100 ribu penduduk.
Baca: Aturan Baru Perjalanan Internasional: Karantina Jadi 5 Hari
"Kemudian 0,49 kasus rawat inap per 100.000 penduduk, dan 0,16 kasus kematian per 100.000 penduduk," papar dia.
Berikutnya, kapasitas respons yang tergolong cukup baik yaitu 0,67 persen positivity rate per minggu. Lalu 12,46 rasio kontak berat per kasus konfirmasi dan 5,57 ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) per minggu.
Sedangkan dari perspektif ekonomi, sektor pariwisata secara global merasakan dampak negatif akibat kebijakan pembatasan mobilitas dan sosial. Wiku mengeklaim belum pernah ada krisis yang memberikan dampak se-signifikan pandemi covid-19.
Ia juga mengutip pernyataan World Bank yang menyebut sektor pariwisata menyumbang 10 persen dari produk domestik bruto global. Pariwisata juga menjadi pekerjaan 1 dari 10 orang di dunia.
"Pada prinsipnya kegiatan dapat dibuka asalkan kita dapat mencapai kepatuhan protokol kesehatan kolektif yang tinggi," jelas Wiku.
(RAI)
